Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.Si., didampingi Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Efone P. Thenu, SH., MH, serta tim dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya evaluasi, monitoring, serta penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya semakin akuntabel, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di Kota Sorong.

Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong menyampaikan apresiasi kepada tim Kementerian Keuangan yang telah hadir untuk melakukan evaluasi sekaligus menyerap berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait pengelolaan Dana Otsus.

Menurutnya, kehadiran tim Kementerian Keuangan menjadi kesempatan penting bagi Pemerintah Kota Sorong untuk memperoleh arahan, pendampingan, serta masukan dalam rangka memperkuat pengelolaan Dana Otsus agar lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami berharap mendapatkan berbagai masukan dan bimbingan dalam pengelolaan Dana Otsus sehingga ke depan pelaksanaannya semakin baik, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan Orang Asli Papua,” ujar Sekda.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar segera mengisi dan menyampaikan kuesioner yang telah dibagikan sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan Dana Otsus.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa masukan dari pemerintah daerah melalui kuesioner tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan Dana Otsus Tahun Anggaran 2027 yang saat ini sedang disiapkan pemerintah pusat.

Dalam pemaparannya, Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan Dana Otsus, antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kualitas pelaksanaan program, kendala administrasi, serta efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah pusat juga menerima berbagai masukan terkait kondisi daerah yang heterogen seperti Kota Sorong, sehingga kebijakan Dana Otsus ke depan diharapkan dapat lebih adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Kementerian Keuangan turut menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan program fisik, termasuk memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan agar tidak terkendala faktor cuaca maupun hambatan teknis lainnya.

Tidak hanya itu, perhatian juga diberikan terhadap program bantuan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan bantuan semata, tetapi juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pembinaan usaha, penguatan manajemen keuangan, pemasaran produk, hingga pengembangan kapasitas penerima bantuan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan Dana Otonomi Khusus yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kota Sorong. (Diskominfo Kota Sorong).