SORONG – Pemerintah Kota Sorong bersama Balai Kementerian Pekerjaan Umum Papua Barat menggelar Rapat Pembentukan Tim Pengadaan Tanah untuk pembangunan pengendalian banjir di Kota Sorong, Rabu (3/6/2026), bertempat di Ruang Rapat Anggrek Kota Sorong.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim, A.Md, Kepala Balai Kementerian PU Papua Barat Wempy Nauw, S.T., M.T, Asisten I Setda Kota Sorong Jeremias Gempenop, S.Sos., M.H, Asisten II Thamrin Tajuddin, S.T., M.M, serta sejumlah pimpinan OPD terkait, kepala distrik, lurah, dan unsur masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa kegiatan pengendalian banjir merupakan program penting yang menyangkut penataan kota, pengendalian banjir, serta keindahan Kota Sorong di masa depan.

“Kita perlu bersatu padu mendukung kegiatan ini. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting, terutama warga yang berada di bantaran Kali Remu dan terkena pembebasan lahan,” ujar Wakil Wali Kota.

Ia menilai kondisi bantaran Kali Remu saat ini masih terlihat kumuh dan perlu dibenahi agar menjadi wajah kota yang lebih baik. Menurutnya, penataan sungai dapat menjadikan Kota Sorong lebih indah dan nyaman, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia yang telah berhasil menata kawasan sungainya menjadi ruang publik yang tertata.

Wakil Wali Kota juga meminta OPD terkait, kepala distrik, dan lurah untuk aktif melakukan pendataan serta sosialisasi kepada masyarakat agar proses pengadaan tanah berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Balai Kementerian PU Papua Barat, Wempy Nauw, S.T., M.T menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk pengendalian banjir sebenarnya telah dimulai sejak beberapa tahun lalu, termasuk melalui konsultasi publik dengan masyarakat.

Menurutnya, Kota Sorong memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Tanah Papua dan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, sehingga penanganan banjir menjadi prioritas penting.

“Bandara Sorong berada di kawasan yang diapit Sungai Remu dan Sungai Klagison. Jika kedua sungai ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat mengganggu aktivitas dan akses utama Kota Sorong,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Kepala Balai juga menjelaskan rencana pengendalian banjir sepanjang Sungai Remu dari hulu hingga hilir dengan total rencana pembebasan lahan sekitar 13,5 hektar. Namun, untuk tahap awal tahun 2026, pemerintah akan memprioritaskan pembebasan sekitar 5 hektar lahan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

Ia menambahkan bahwa proses ganti rugi lahan dan bangunan masyarakat nantinya akan dilakukan melalui penilaian tim appraisal independen sesuai ketentuan yang berlaku.

“Fokus tahun 2026 adalah pembebasan lahan terlebih dahulu. Setelah menjadi aset negara, baru dilakukan pembangunan fisik oleh pihak terkait,” ungkapnya.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Sorong dan Balai Kementerian PU berharap seluruh pihak dapat bekerja sama dan mendukung proses pengadaan tanah demi kelancaran pembangunan pengendalian banjir dan penataan kawasan Sungai Remu di Kota Sorong. (Diskominfo Kota Sorong)