Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Corporate Social Responsibility (Musrenbang CSR) Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dalam menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah. Berlangsung di Gedung Lambert Jitmau Kantor Wali Kota Sorong, Jumat (26/6/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.Si., Ketua DPRK Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa, para Asisten, pimpinan OPD, perwakilan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, serta para kepala distrik dan lurah.

Mengawali kegiatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sorong, Amos Kareth, S.H. memaparkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kelurahan dan distrik yang kemudian diselaraskan melalui koordinasi bersama Asosiasi CSR Kota Sorong.

Dalam paparannya dijelaskan bahwa program CSR tahun 2026 difokuskan pada enam bidang prioritas, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Dari seluruh bidang tersebut, sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dengan 17 program yang telah disiapkan.

Program tersebut antara lain meliputi bantuan modal usaha dan penyediaan fasilitas bagi pelaku UMKM, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Bantuan akan difokuskan pada masyarakat OAP di Kelurahan Klademak, Kelurahan Klasabi, serta pengembangan usaha berbasis bahan lokal bagi Mama-Mama Papua sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong mengeaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang CSR merupakan implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi forum strategis untuk menyinergikan program pemerintah dengan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan Kota Sorong tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang terencana dan berkelanjutan.

“Penyelenggaraan Musrenbang CSR ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dalam mendukung pembangunan Kota Sorong melalui program-program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Wali Kota dalam sambutannya.

Pemerintah Kota Sorong juga menetapkan sejumlah isu prioritas yang diharapkan mendapat dukungan melalui program CSR, di antaranya peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, penataan kawasan kumuh, pengelolaan persampahan, pengendalian banjir, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan angka pengangguran, pelestarian lingkungan hidup, penguatan keamanan dan ketertiban, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua.

Wali Kota menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus tetap mengacu pada visi Pemerintah Kota Sorong, yakni “Bersama Membangun Kota Sorong Maju, Bersih, Hijau, Aman, dan Sejahtera.” Untuk itu, penyusunan program perlu didukung oleh data yang akurat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan, BUMN, BUMD, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terus menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia berharap melalui kolaborasi yang semakin kuat, berbagai program CSR dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong. (Diskominfo Kota Sorong)