Kota Sorong - Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menegaskan pentingnya prioritas program Otonomi Khusus (Otsus) yang berfokus pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Rabu (15/4/2026).

Penekanan tersebut disampaikan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih selektif dalam menyusun program di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan global. Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa Musrenbang memiliki kekhususan di wilayah Papua, karena menjadi forum untuk merumuskan program prioritas Otsus yang berpihak kepada OAP.

Selain itu, dirinya mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran yang terbagi ke seluruh kabupaten/kota di Papua, mengharuskan pemerintah daerah menetapkan skala prioritas secara tepat.

“Program tidak boleh banyak kalau tidak didukung anggaran. Kita harus fokus pada kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat, khususnya orang asli Papua,” ujar Wali Kota.

Ia juga menyoroti kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada kenaikan harga bahan pokok dan energi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta mengantisipasi dengan memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui dinas teknis seperti perdagangan, koperasi, dan perindustrian.

Menurutnya, langkah antisipatif perlu dilakukan melalui pemberian bantuan dan stimulus ekonomi kepada masyarakat kecil, agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi. Selain itu, Wali Kota juga meminta agar disiapkan dana tak terduga untuk menghadapi kondisi darurat yang mungkin terjadi.

Lebih lanjut, dirinya menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah.

“Pemerintah Kota Sorong telah mulai menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, dengan pengecualian bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, Wali Kota turut mendorong kontribusi akademisi dalam memberikan masukan terhadap program strategis, termasuk pengembangan kebijakan pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan.

Ia juga menyinggung rencana pembangunan kembali Rumah Sakit Siloam sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sorong, Amos Kareth, S.H., dalam laporannya menjelaskan, Musrenbang Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Landasan Transformasi Kota Sorong yang Inklusif Berbasis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Lingkungan Berkelanjutan”.

Disampaikannya, pelaksanaan Musrenbang bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan, guna menyempurnakan rancangan program dan anggaran Otsus serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sorong Tahun 2027.

“Melalui forum ini diharapkan dapat disepakati isu strategis pembangunan daerah serta prioritas pembangunan Kota Sorong ke depan,” kata Kepala Bappeda.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 15-16 April 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang, dan dibiayai melalui APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, tahapan perencanaan telah diawali dengan Musrenbang tingkat kelurahan pada 19-20 Februari 2026 dan tingkat distrik pada 26-27 Februari 2026.(Diskominfo Kota Sorong)