Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., menyampaikan tanggapan Pemerintah Kota Sorong terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Kota Sorong dalam Rapat Pleno XIV Paripurna X DPR Kota Sorong, dengan agenda Tanggapan Wali Kota Sorong terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus DPR Kota Sorong. Rapat berlangsung di Gedung DPR Kota Sorong, Jumat (14/8/2026).

Dalam tanggapannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai masukan, saran serta kritik yang disampaikan DPR Kota Sorong. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD sekaligus bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menanggapi Fraksi Golongan Karya dan Fraksi PKS, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong akan memperkuat penyediaan data pendukung yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam setiap kebijakan daerah. 
Terkait realisasi belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan, dijelaskan bahwa kondisi tersebut telah ditutupi melalui pembiayaan sehingga hasil akhirnya tetap surplus. Sementara itu, catatan dan rekomendasi BPK RI terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 akan disampaikan secara transparan dalam proses pembahasan.

Selanjutnya, terhadap Fraksi Gerakan Indonesia Maju, Pemerintah Kota Sorong memberikan perhatian terhadap perencanaan strategis yang lebih terukur agar penyerapan anggaran dapat tercapai dengan baik. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pembangunan infrastruktur.

Sementara terhadap Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA), Pemerintah Kota Sorong akan memperhatikan catatan terkait SILPA, PAD, intensifikasi dan digitalisasi PAD, penataan belanja pegawai, keterbukaan akses LKPD, serta penguraian dana Otsus secara lebih rinci dalam penyusunan APBD berikutnya.

Pemerintah Kota Sorong juga memberikan perhatian terhadap sejumlah program yang berpihak kepada masyarakat, di antaranya pembangunan pasar khusus bagi mama-mama OAP, beasiswa bagi anak-anak Suku Moi, pembinaan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM OAP serta peningkatan pelayanan kesehatan. Seluruh kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota Sorong, sekaligus menindaklanjuti berbagai catatan terkait realisasi APBD, efektivitas pengendalian internal dan program prioritas.

Mengakhiri tanggapannya, Wali Kota Sorong menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin efektif, efisien dan transparan, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Seluruh masukan dan rekomendasi DPR Kota Sorong akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sorong Haji Anshar Karim, A.Md.; Ketua DPR Kota Sorong Drs. Ec. Jhon Lewerissa; Wakil Ketua I DPR Kota Sorong Syaharir Nurdin; Wakil Ketua II DPR Kota Sorong Michael Ricky Tanery; Wakil Ketua III DPR Kota Sorong Robert E. V. Malaseme; Plt. Sekretaris DPR Kota Sorong Thamrin Tajuddin, S.T., M.M.; serta Plt. Sekda Kota Sorong yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Musa Fonataba, S.P., bersama pimpinan OPD dan anggota DPR Kota Sorong.

 (Dinas Kominfo Kota Sorong)