Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sorong, Robert Asmuruf, SH., MH., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Maria S Ohoilulin S. AN serta tiga orang perwakilan PPPK Paruh Waktu Kota Sorong melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (3/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sorong dalam memperjuangkan aspirasi dan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, khususnya terkait peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Sorong menyampaikan aspirasi para PPPK Paruh Waktu kepada Kementerian PANRB. Pemerintah berharap terdapat kejelasan dan kepastian mengenai mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Pihak Kementerian PANRB menyampaikan bahwa proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan diproses, namun pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang menjadi salah satu dasar dalam proses pengangkatan tersebut.

Pemerintah Kota Sorong akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan menunggu petunjuk teknis yang akan diterbitkan, sehingga proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertemuan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan para PPPK Paruh Waktu yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

(Diskominfo Kota Sorong)