RAPAT PLENO XXX PARIPURNA XV MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2026 DPRK KOTA SORONG
Diskominfo Kota SorongKamis, 19 November 2026 21:18:51 3 menit
Sorong, 19 November 2026 — DPRK Kota Sorong menggelar Rapat Pleno XXX Paripurna XV Masa Persidangan III Tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat DPRK Kota Sorong, Kamis (19/11).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRK Kota Sorong terhadap materi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2027.
Rapat dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim, A.Md., Plt. Sekda Kota Sorong Dr. Ruddy R. Laki, S.Pi., M.M., Wakil Ketua DPRK, anggota DPRK Kota Sorong, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Dalam pemandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRK memberikan sejumlah catatan, masukan, pertanyaan, dan rekomendasi terhadap arah kebijakan anggaran Kota Sorong Tahun 2027.
Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya memastikan target pendapatan daerah disusun secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Fraksi juga mendorong peningkatan PAD, pembaruan data wajib pajak, optimalisasi penagihan, serta perbaikan layanan pembayaran. Selain itu, prioritas belanja diminta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, UMKM, lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD bukan sekadar kumpulan angka, tetapi merupakan cerminan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Karena itu, keberhasilan anggaran harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti perbaikan jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, terbukanya lapangan kerja, serta pelayanan publik yang cepat dan berkeadilan.
Fraksi Amanat Perjuangan Bangsa (APSA) menyoroti pentingnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai RPJMD, RKPD dan Renja perangkat daerah, memiliki kajian kebutuhan, lokasi, sasaran, target yang terukur, kesiapan teknis, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Fraksi APSA juga mendorong efisiensi belanja dan penguatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan APBD, termasuk perhatian terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, persampahan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, UMKM dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, Kelompok Khusus OTSUS memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat Moi, dalam arah kebijakan anggaran Tahun 2027.
Sejumlah kebutuhan yang disoroti antara lain penyediaan air bersih, penerangan jalan, peningkatan jalan lingkungan, penyediaan tempat usaha yang layak bagi mama-mama Moi dan mama-mama Papua, ketepatan sasaran bantuan pemerintah, peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan kesempatan kerja bagi OAP.
Kelompok Khusus OTSUS menegaskan bahwa pembangunan Kota Sorong harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat Moi dan OAP lainnya.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRK Kota Sorong memberikan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2027, dengan penekanan bahwa dukungan tersebut disertai catatan agar setiap kebijakan anggaran realistis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyusunan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial, serta kesejahteraan seluruh warga Kota Sorong.
“Anggaran daerah adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan.”