Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar rapat evaluasi penanganan korban kebakaran di Posko Tanggap Darurat yang berlokasi di halaman Kantor Distrik Navigasi Kelas I Sorong, Jalan Jenderal Sudirman (Jalan Baru), Klademak II Pantai, Kelurahan Malawei, Kecamatan Sorong Manoi, Rabu (1/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat sekaligus Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Muliani, S.Kep., Ners., untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan selama sepekan serta menyusun langkah strategis hingga berakhirnya masa tanggap darurat pada 7 Juli 2026.

Dalam arahannya, Muliani menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam penanganan bencana karena tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak secara maksimal. Ia menegaskan pentingnya menjaga koordinasi dan komunikasi antarlembaga, sekaligus meminta setiap instansi menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas penanganan pada sisa masa tanggap darurat.

Selain evaluasi operasional, Muliani juga menekankan percepatan penyelesaian data By Name By Address (BNBA), khususnya bagi korban di Kelurahan Malawei. Menurutnya, data yang akurat dan lengkap menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan serta penyaluran bantuan lanjutan dari pemerintah maupun pihak lainnya kepada masyarakat terdampak.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong, Herlin D. Sasabone, S.T., M.M., menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Wali Kota Sorong, masa tanggap darurat bencana kebakaran diberlakukan hingga 7 Juli 2026. Selama periode tersebut, seluruh pelayanan kepada masyarakat terdampak, mulai dari pelayanan kesehatan, dapur umum, distribusi logistik, hingga layanan kemanusiaan lainnya, tetap dilaksanakan secara terpadu.

Penanganan tanggap darurat tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi multi-sektor yang melibatkan BPBD Kota Sorong, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, Palang Merah Indonesia (PMI), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Gerakan Pramuka, serta Dinas Cipta Karya Kota Sorong. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak berlangsung secara cepat, efektif, dan tepat sasaran hingga berakhirnya masa tanggap darurat.

Rapat evaluasi turut dihadiri oleh unsur BPBD Kota Sorong, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepala Distrik Sorong Manoi, Lurah Malawei, Lurah Klaligi, Distrik Navigasi Kelas I Sorong, Polri (Brimob), Satpol PP, TAGANA, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sorong, serta mitra penanggulangan bencana lainnya.

Pemerintah Kota Sorong berharap koordinasi dan kolaborasi lintas sektor tersebut terus diperkuat agar penanganan korban hingga berakhirnya masa tanggap darurat dapat berjalan optimal.

(DINAS KOMINFO KOTA SORONG)