FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SORONG PERKUAT TATA KELOLA DATA PEMBANGUNAN

Diskominfo Kota Sorong Senin, 7 September 2026 20:59:45 3 menit
6a9ea73199669.jpeg

SORONG, 7 SEPTEMBER 2026 — Pemerintah Kota Sorong melalui Bappeda Kota Sorong menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026, Senin (7/9/2026), bertempat di Gedung LJ Kota Sorong.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong Ruddy R. Lakku, S.Pi., M.M., Kepala Bappeda Kota Sorong Saul Erens Solossa, S.Sos., Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua M. Siagian, S.Pt., M.M., serta sejumlah pimpinan OPD, kepala distrik, kepala kelurahan, perwakilan BPS, dan para admin/operator data di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Kota Sorong, Saul Erens Solossa, menyampaikan bahwa Forum Satu Data Indonesia merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antara pembina data, walidata, koordinator forum, serta produsen data untuk memperkuat tata kelola data pemerintah daerah.

Forum ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

“Bersama data yang akurat, kita bangun Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” ujar Kepala Bappeda dalam sambutannya.

Forum Satu Data Indonesia Kota Sorong tahun 2026 mengusung tema “Akselerasi Pengelolaan Satu Data untuk Pembangunan Kota Sorong yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Berbasis Digital.”

Tema tersebut menekankan pentingnya percepatan transformasi pengelolaan data dari sistem manual menuju sistem digital yang terpadu, sekaligus memastikan data pembangunan mencakup seluruh lapisan masyarakat dan dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.

Sementara itu, Plt. Sekda Kota Sorong, Ruddy R. Lakku, S.Pi., M.M., dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa tidak ada perencanaan pembangunan yang baik tanpa didukung data yang benar.

Ia mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan pengelola data agar setiap program dan kegiatan pemerintah daerah disusun berdasarkan data yang valid dan dikumpulkan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Jangan sekali-kali membuat perencanaan atau kegiatan tanpa data yang benar. Karena kalau datanya tidak benar, programnya pasti salah,” tegasnya.

Menurutnya, Forum Satu Data Indonesia juga menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar-OPD maupun antara Pemerintah Kota Sorong dengan BPS. Hal tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam mengumpulkan, mengolah, membaca, dan menggunakan data.

Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para admin dan operator data di masing-masing perangkat daerah.

“Jadikan pengelolaan data bukan sebagai beban, tetapi sebagai dasar untuk memberikan masukan kepada pimpinan dalam menentukan program dan kegiatan yang tepat,” pesannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Kota Sorong, Tri Rotua M. Siagian, S.Pt., M.M., menjelaskan bahwa BPS memiliki peran sebagai pembina data bagi Pemerintah Kota Sorong. BPS mendorong agar seluruh OPD dapat menerapkan prinsip Satu Data Indonesia dalam pengelolaan data sektoral.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan SDI diarahkan untuk menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi.

Ia juga menjelaskan pentingnya penerapan prinsip Satu Data Indonesia, antara lain melalui standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Forum ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama dalam mempercepat implementasi Satu Data Indonesia di Kota Sorong, termasuk penyepakatan daftar data prioritas serta komitmen setiap OPD untuk menyediakan dan mengunggah data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penguatan tata kelola data tersebut, Pemerintah Kota Sorong diharapkan mampu mewujudkan perencanaan dan kebijakan pembangunan yang semakin tepat sasaran, transparan, terintegrasi, dan berbasis bukti (evidence-based).

Satu Data, Satu Persepsi, Satu Arah Pembangunan untuk Kota Sorong yang Lebih Maju dan Sejahtera.

#DiskominfoKotaSorong

Bagikan ke sosial media: WhatsApp Facebook
;