Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, dalam hal ini diwakilkan oleh H. Thamrin Tajuddin, S.T., M.M, selaku Asisten Bidang Perekonomian, dan Pembangunan Setda Kota Sorong bersama Milan Eugene Florence Latumeten, S. STP, selaku Kabag Perekda Kota Sorong mengikuti Zoom Meeting Pengendalian Inflasi Daerah. Ruang Anggrek Kantor Walikota Sorong. Senin, (8/9/2025).

Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membuka sekaligus memimpin Rapat Inflasi Daerah pada hari ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin nasional pada 2024 tercatat 9,03 persen atau setara 23,85 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,38 juta orang masih tergolong miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun hingga 5 persen pada 2029, serta kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan pada 2026.

Paparan juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara laju inflasi dan garis kemiskinan. Inflasi yang tinggi menyebabkan garis kemiskinan meningkat karena daya beli masyarakat melemah. Sejumlah provinsi tercatat memiliki tingkat inflasi dan garis kemiskinan tertinggi, di antaranya Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Papua Tengah, Sumatera Barat, dan Papua Selatan.

Sementara itu, data BPS per Maret 2025 menunjukkan garis kemiskinan sangat bervariasi antarwilayah. Papua Barat Daya mencatat garis kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni Rp 5,41 juta per rumah tangga miskin per bulan. Sedangkan Jawa Timur memiliki garis kemiskinan terendah sebesar Rp 2,36 juta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2025 sebesar 2,31%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, inflasi bulanan justru mengalami deflasi -0,08%, terutama dipengaruhi penurunan harga bahan pangan bergejolak.

Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain tomat, cabai rawit, bawang putih, dan telur ayam ras. Meski demikian, inflasi tahunan masih didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil terbesar 1,14%.

Secara nasional, sebanyak 7 provinsi tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), didominasi oleh komoditas cabai merah dan cabai rawit. Di sisi lain, mayoritas provinsi lainnya justru menunjukkan penurunan harga sehingga kondisi inflasi tetap terkendali. (Diskominfo Kota Sorong)