𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 - Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., mengusulkan agar Kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pertama di Provinsi Papua Barat Daya, dibangun di Kota Sorong.

Usulan tersebut disampaikan pada acara Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Lambert Jitmau, Selasa (28/10/2025) pagi, dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang BPIP di Provinsi Papua Barat Daya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Septinus Lobat menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan RUU BPIP agar segera disahkan, sekaligus menekankan pentingnya pembinaan karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila sejak dini.

“Saya mendukung RUU BPIP ini untuk segera disahkan, dan saya mengusulkan agar kantor BPIP pertama di Provinsi Papua Barat Daya dibangun di Kota Sorong sebagai perwakilan di wilayah ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila dimasukkan kembali dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah, agar nilai-nilai moral bangsa tidak semakin luntur. Ia juga mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak melupakan program-program positif pada masa lalu, yang membangun karakter generasi muda.

“Pendidikan moral dan ideologi Pancasila perlu diperkuat dari bawah. Dari sanalah karakter bangsa terbentuk,” katanya.

Kota Sorong, tandas Wali Kota,  merupakan miniatur Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku dan agama. Ia menegaskan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama yang telah lama terjalin di tanah Moi.

“Saya ini representasi suku asli Moi pertama yang menjadi wali kota. Kami hidup berdampingan dengan semua suku tanpa konflik. Kalau mau belajar toleransi, datanglah ke tanah Papua, khususnya di tanah Moi,” ungkapnya.

Selain itu, Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah menyosialisasikan RUU BPIP kepada masyarakat di Papua Barat Daya. Harapannya, RUU ini dapat memberikan manfaat dan memperkuat persatuan nasional.

“Saya berharap regulasi yang dibentuk nantinya juga memperhatikan semangat toleransi beragama di seluruh Indonesia, karena jika ada yang tersakiti di daerah lain, kami di Papua pun ikut merasakan,” tutupnya.

Kegiatan kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh Ketua, Wakil, dan anggota Badan Legislasi DPR RI, jajaran Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, perwakilan Pemerintah Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, para ketua Pokja MRP Papua Barat Daya, pimpinan perguruan tinggi, staf ahli, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong. Dari Pemerintah Kota Sorong, hadir pula Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim, A.Md., Asisten Bidang Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong H. Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong Hendrikus Momot, S.E. (𝑫𝒊𝒔𝒌𝒐𝒎𝒊𝒏𝒇𝒐 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒐𝒏𝒈