KOTA SORONG, 25 November 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong menggelar Rapat Pleno XXXI Paripurna XXVII Masa Sidang Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Tanggapan Wali Kota Sorong terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus DPRK mengenai Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Utama, Gedung DPRK.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRK Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa, ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., Plt. Sekda, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Dalam tanggapannya, Wali Kota Sorong menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi dan Kelompok Khusus atas pandangan, kritik, dan saran yang konstruktif. Wali Kota menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut adalah wujud komitmen bersama menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tanggapan terhadap Fraksi Golongan Karya (Golkar)
Pemerintah Kota (Pemkot) memberikan apresiasi kepada Fraksi Golkar dan menanggapi delapan poin utama yang disoroti, dengan fokus pada pelayanan dasar dan insentif RT/RW:

Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Ditempatkan sebagai prioritas utama dengan target zero kemiskinan ekstrem. Langkah yang diambil meliputi pendataan terpadu, bantuan langsung, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan rumah layak huni.

Insentif RT/RW: Mulai Tahun Anggaran 2026, insentif akan diintegrasikan dengan indikator kinerja, terutama kebersihan lingkungan, pengurangan sampah liar, dan pengelolaan Bank Sampah.

Pendidikan dan Kesehatan: Akses tetap gratis bagi seluruh warga, diperkuat dengan biaya sekolah ditanggung Pemda, bantuan seragam, beasiswa, dan penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Infrastruktur: Pemkot mengalokasikan pembangunan/renovasi Kantor Lurah secara bertahap, memprioritaskan dua kelurahan tahun ini.

Air Bersih: Akan ditingkatkan melalui perbaikan jaringan PDAM, pembangunan reservoir baru, dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk perluasan Jaringan SPAM.

Mitigasi Bencana dan Damkar: Pemkot berkomitmen meningkatkan alokasi Damkar (penambahan armada dan posko) dan melanjutkan normalisasi sungai dan drainase secara berkala untuk penanganan banjir.

Lampu Jalan: Dialokasikan penambahan titik lampu di jalan utama dan kawasan rawan kriminalitas, didukung sistem pelaporan digital.

Tanggapan terhadap Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS)
Terkait kritik tajam Fraksi PKS mengenai kemandirian fiskal dan struktur anggaran, Pemkot memberikan tanggapan strategis:

Pengawasan Retribusi: Pemkot sepakat memperkuat sistem e-retribusi dan menerapkan mekanisme transaksi non-tunai pada sektor pasar, parkir, dan perizinan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan PAD.

Kajian Akademis BUMD/PERUSDA: Pemkot sedang menyiapkan kajian akademis komprehensif untuk optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Perusahaan Daerah agar menjadi sumber pendapatan daerah yang aktif.

Pembangunan Pasar: Pemkot memastikan keberpihakan terhadap pedagang kecil dan menengah dalam pembangunan pasar, mulai dari relokasi yang manusiawi hingga penyediaan tempat usaha.

Tanggapan terhadap Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM)
Menanggapi sorotan Fraksi GIM mengenai dominasi transfer pusat dan ketimpangan belanja, Pemkot berkomitmen:

Kemiskinan Fiskal dan Inovasi PAD: Pemkot mengakui dominasi transfer pusat dan akan memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD pada tahun 2026, termasuk pemutakhiran database wajib pajak dan optimalisasi pemungutan berbasis digital.

Ketimpangan Belanja Operasional vs. Modal: Pemkot menargetkan menekan Belanja Operasional yang tidak prioritas dan meningkatkan porsi Belanja Modal untuk memperluas infrastruktur, pelayanan publik, dan menciptakan aset produktif.

Tanggapan terhadap Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA)
Pemkot merespons masukan Fraksi APPSA, terutama yang berkaitan dengan hasil reses masyarakat terluar:

Layanan Dasar: Permasalahan Air Bersih menjadi perhatian utama dan akan diprioritaskan peningkatkan jaringannya.

Infrastruktur dan Sosial: Pemkot akan meninjau langsung usulan Akses Transportasi (jalan lingkungan) dan Penerangan Lampu Jalan. Pembangunan Posyandu dan Sekolah akan diprioritaskan pada wilayah yang paling membutuhkan.

Evaluasi Kinerja Lurah: Pemkot menyatakan menghargai masukan mengenai evaluasi Lurah dan akan melakukan penilaian menyeluruh. Rotasi atau pergantian pejabat akan dilakukan sesuai mekanisme jika hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan.

Tanggapan terhadap Kelompok Khusus (OAP)
Wali Kota menegaskan bahwa keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) tetap menjadi arus utama kebijakan (mainstreaming OAP) dalam APBD 2026.

Keberpihakan OAP: Pemkot mengapresiasi dukungan terhadap program Bus Sekolah, Rumah Layak Huni OAP, dan Pendidikan Gratis. Pemkot berkomitmen memperkuat skema Beasiswa Afirmasi OAP dari dana Otsus.

Ekonomi OAP: Program penataan pasar akan memprioritaskan penyediaan tempat jualan yang layak, aman, dan tertata bagi Mama-Mama Papua sebagai penggerak ekonomi keluarga.

Aset dan Batas Wilayah: Pemkot menyambut baik permintaan Pengukuran Ulang TPA Makbon untuk kepastian aset, serta akan segera menindaklanjuti Penyusunan Perwali Tapal Batas dengan Kabupaten Sorong.

Kelembagaan Adat: Akan dikaji pemanfaatan Dana Otsus untuk pembangunan kantor sekretariat bagi 12 organisasi suku OAP dalam rangka memperkuat identitas dan kelembagaan adat.

Wali Kota Sorong menutup tanggapannya dengan kembali menyampaikan terima kasih atas kritik konstruktif seluruh anggota dewan. Seluruh catatan ini akan menjadi landasan penting dalam penyempurnaan dan finalisasi APBD 2026.(Dinas Kominfo Kota Sorong).