Kota Sorong - Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md, meminta Yayasan Nusantara Papua Perkasa Provinsi Papua Barat Daya untuk menjalin koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan, dalam pelaksanaan program pendidikan dan sosial di Kota Sorong.

Permintaan tersebut disampaikannya saat didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong James Burung, S.Sos., M.M, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong Corina Mansawan, S.E., M.M, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong Hendrikus Momot, S.E, saat menerima Audiensi Pengurus Yayasan Nusantara Papua Perkasa Provinsi Papua Barat Daya di Ruang Kerjanya, Kamis (22/1/2026) pagi.

Dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa upaya pembangunan di Kota Sorong tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah.

Dijelaskan, Pemerintah Kota Sorong terus berupaya mendorong kemajuan daerah dalam lima tahun ke depan. Namun, dalam dua tahun terakhir pemerintah daerah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, yang menjadi salah satu keterbatasan dalam mendukung berbagai program sosial. Kondisi tersebut, kata Wakil Wali Kota, perlu dipahami bersama dalam membangun pola kerja sama yang realistis dan sesuai mekanisme.

“Setiap bentuk kolaborasi antara pemerintah dan yayasan perlu dilaksanakan melalui OPD yang memiliki kewenangan sesuai bidang kegiatan. Dalam konteks program pendidikan, Yayasan Nusantara Papua Perkasa dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Sorong, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Dinas Kominfo,” kata Wakil Wali Kota.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Yayasan Nusantara Papua Perkasa Provinsi Papua Barat Daya, Abu Bakar, menyampaikan, yayasan yang dipimpinnya bergerak di empat bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial. Ia mengapresiasi kebijakan pendidikan gratis yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Sorong sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Kami masih menemukan kondisi rumah tinggal tidak layak huni di sejumlah lingkungan. Oleh karena itu, Yayasan kami berkeinginan untuk berperan sebagai penyambung tangan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sosial, sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang kami miliki,” ungkap Abu.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong menyampaikan bahwa yayasan sebagai organisasi kemasyarakatan harus tetap bersifat mandiri. Namun demikian, yayasan dapat berkolaborasi dan bermitra dengan pemerintah dalam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong menegaskan, kolaborasi antara yayasan dan pemerintah dimungkinkan, dengan catatan yayasan memenuhi kewajiban administrasi, termasuk pelaporan kepada Kesbangpol Kota Sorong. Ia juga menyampaikan bahwa, selain Dinas Pendidikan, Yayasan Nusantara Papua Perkasa dapat menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Sorong sesuai dengan bidang kegiatannya.

Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, menambahkan, sejumlah yayasan telah bekerja sama dengan dinas yang dipimpinnya dalam pelaksanaan program lingkungan. Menurutnya, peluang kolaborasi tetap terbuka selama yayasan berkoordinasi dengan dinas teknis sesuai dengan bidang program yang dijalankan.

Menutup audiensi itu, Kepala Dinas Kominfo menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong mendukung inisiatif masyarakat dalam pembangunan daerah, dengan penekanan pada pola kolaborasi yang terkoordinasi melalui OPD, agar program pendidikan dan sosial dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. (Diskominfo Kota Sorong)