Kota Sorong - Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., bersama Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim, A.Md., dan Sekretaris Daerah Kota Sorong, Drs. Yakob M. Kareth, M.Si., hadir pada Rapat Koordinasi Program Pendidikan Sekolah Gratis, Rapat Koordinasi ini jgga dihadiri langsung oleh Elisa Kambu, S.Sos., selaku Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, didampingi oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, S.HUY., M.Si., dan Otto Ihalauw., MA., selaku Ketua Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya. Gedung Drs. Ec L. Jitmau, MM, Jumat, (11/4/2025).

Wali Kota Sorong, menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan menerima aspirasi dan Pemerintah Kota Sorong sebagai Pelaksana.

"Kami, Wali Kota Sorong, Wakil Wali Kota Sorong, akan segera merealisasikan janji kampanye kami terkait Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, dan hal ini bukan hanya janji, tapi juga di wujudkan," Ucap Wali Kota Sorong.

Gubernur Provinsi Papua Barat Daya mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi membantu mendorong, agar Pendidikan Gratis tersebut dapat terlaksana, sehingga apa yang sudah di rencanakan semua berjalan dengan baik.

Adapun beberapa poin yang ditegaskan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Penyelenggaraan harus berlaku adil untuk semua anak bangsa, tidak ada yang membedakan antara Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, ini merupakan Prinsip Keadilan. Hal ini dibagi menjadi 2, yakni sekolah yang mampu, yakni orang tua muridnya mampu membiayai biaya sekolah anaknya, dan siswa/i yang lebih membutuhkan bantuan biaya, sehingga, program ini akan di Data Penghasilan masing-masing orang tua Siswa/i, namun, keduanya tetap diberikan perhatian yang sama. Ditegaskan, bahwa Pendidikan Sekolah Gratis ini Bantuan khusus untuk Siswa/i (Anak Sekolah), bukan untuk Sekolahnya. Gubernur Meminta, Ketua Komite dan Kepala Sekolah, masing-masimg mendiskusikan data Siswa/i, perlu dilaporkan komponen-komponen yang selama ini menjadi beban sekolah, sehingga biaya tersebut dibebankan kepada Siswa/i.

Lanjutnya, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Soromg, untuk melihat 3 tahun belakangan, tren Siswa/i yang masuk tiap Tahun Ajaran, berapa banyak Pendaftaran yang dibuka, agar dapat di proyeksikan estimasi rencana tahun ini.

"Wali Kota telah berkomitmen untuk bebaskan anak sekolah dari Biaya Sekolah, idelanya seperti itu, tetapi kita kembalikan ke Bapak Wali Kota Sorong, jika Anggaran mencukupi, maka kita akan bebaskan semua biaya sekolah. Namun, kalau tidak mencukupi atau terbatas, maka kita bisa diskusikan lagi, mana bagian-bagian yang menjadi komponen prioritas dalam kebutuhan pendidikan, kita hasilkan keputusan yang terbaik, untuk yang terbaik, demi Kemajuan Negeri ini," Tutur Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

Ditegaskan juga, dalam minggu ini, dan paling lambat di minggu depan, Kepala Sekolah dan Ketua Komite, harus menyiapkan Data yang akurat tentang Siswa/i pada sekolah tersebut, seperti mendata penghasilan orang tua setiap muridnya, agar bisa segera diskusikan untuk biaya sekolahnya, untuk melihat, apakah Siswa/i tersebut masih mampu di biayai oleh orang tuanya atau tidak.

Diingatkannya juga terkait Program Makan Bergizi Gratis, yang juga merupakan Prioritas, direncanakan, paling lambat Tahun depan, Tahun 2026, setiap siswa/i, serta Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis dengan rutin.

Selanjutnya, Perwakilan Ketua BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, mengatakan, pihaknya ditugaskan oleh Pemerintah untuk mengawal Pembanguann, Kebijakan Otonomi Khusus Daerah, adapun rencana-rencana Program Kegiatan Wali Kota dan Gubernur, yang nantinya akan dituangkan dalam kebijakan.

"Kami berikan apresiasi pada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Wali Kota Sorong, karena melaksanakan prgram-program yang langsung menyentuh masyarakat, serta memberikan perhatian yang besar pada Masyarakat dan Anak-anak Generasi Penerus Bangsa." Tutur Perwakilan Ketua BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

Kemudian, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya menegaskan kembali, bahwa Data Siswa/i paling lambat dikumpulkan minggu depan. (Dinas Kominfo Kota Sorong).