Kota Sorong – Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si, menghadiri Executive Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2025 di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Rilych Panorama, Senin (17/2/2025) sore.

Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Prof. Dr. Mohammad Musa’ad, M.Si, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Edi Sunardi, serta para kepala daerah di lingkup Provinsi Papua Barat Daya, serta sejumlah pejabat dari tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Kepala BPKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menjelaskan, pihaknya telah mulai bekerja sejak 16 Desember 2024. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mengelola keuangan negara.

“Kami memiliki misi untuk berenergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan negara akan lebih efektif jika dimulai dari tahap perencanaan yang baik. Perencanaan yang tepat akan menghasilkan penganggaran yang baik, pelaksanaan yang efektif, dan laporan keuangan yang bermanfaat,” jelasnya.

Ia juga mengajak pemerintah daerah di Papua Barat Daya untuk membangun daerah sesuai dengan rencana induk percepatan pembangunan, yang berorientasi pada masyarakat yang cerdas, sehat, dan produktif.

Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 memiliki konteks strategis, mengingat adanya pergantian kepemimpinan daerah pada Februari 2025. Hal ini menjadi momentum penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel dan efektif.

Beberapa tantangan dalam pengelolaan fiskal daerah yang dihadapi antara lain, keterbatasan kemampuan daerah dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pos belanja yang lebih penting.

BPKP menegaskan perlunya konsolidasi dan penyelarasan antara visi dan program prioritas kepala daerah, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan juga harus selaras dengan kebutuhan pembangunan yang lebih strategis.

“Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran, memastikan ketercapaian kinerja pemerintah daerah, serta memberikan saran perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan daerah,” ungkap Edi Sunardi.

Tambahnya, BPKP akan terus melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. “Presiden telah menginstruksikan agar BPKP mengawal pemerintah daerah sejak awal perencanaan, bukan hanya ketika proyek sudah selesai. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa menghindari pemborosan keuangan,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Pj. Gubernur Papua Barat Daya menyambut baik kehadiran BPKP di wilayahnya. Diungkapnya, kehadiran BPKP sangat membantu pemerintah daerah dalam memahami tata kelola keuangan yang lebih baik.

“Kami bersyukur BPKP hadir di Papua Barat Daya, sehingga kami dapat belajar langsung dari ahlinya. Ini adalah kesempatan emas bagi kami untuk memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah. “Selama ini kita lebih banyak berpikir tentang strategi pengeluaran daripada strategi pendapatan. Mindset ini harus diubah agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Sorong menyampaikan, Kota Sorong menghadapi tantangan yang serupa dalam pengelolaan anggaran. Ia menilai perlunya peran BPKP dalam memberikan bimbingan kepada aparatur di daerah.

“Setelah menerima APBD, kami perlu memberikan pencerahan kepada seluruh pengelola keuangan, agar mereka memahami anggaran dengan baik. Konsistensi dalam penganggaran harus menjadi perhatian utama,” ujar Pj. Wali Kota.

Ia juga menekankan perlunya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, pengelola keuangan, termasuk inspektur daerah, perlu mendapatkan pendampingan agar pengelolaan anggaran lebih efektif.

“Jika pendampingan ini dilakukan secara rutin, terutama dengan kehadiran BPKP di Sorong, saya yakin pengelolaan keuangan akan semakin baik,” ungkapnya.

Pj. Wali Kota juga berharap agar hasil evaluasi penganggaran daerah tahun 2025 dapat memberikan manfaat besar bagi Pemerintah Kota Sorong, maupun seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya.

“Kami berharap dengan evaluasi ini, pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, efektif, dan efisien, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Diskominfo Kota Sorong)