𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 - Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (30/4/2025). 

Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebagai forum menyelaraskan berbagai usulan program strategis dari tingkat kelurahan hingga kota untuk diimplementasikan pada tahun 2026.

Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Efone Thenu, S.H., M.H., dalam laporannya menjelaskan, Musrenbangda merupakan rangkaian akhir dari proses perencanaan yang dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, distrik, forum OPD, hingga Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus). Forum ini juga melanjutkan hasil pembahasan pada forum OPD yang telah digelar pada 16 April 2025 lalu.
 

Tujuan utama dari Musrenbangda ini, lanjut Sekretaris, untuk menyelaraskan program dan kegiatan antarperangkat daerah dengan usulan masyarakat, mempertajam indikator dan target kinerja, serta menyesuaikan rencana program dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan secara indikatif. Kegiatan ini didanai melalui Dana Otsus yang dialokasikan dalam DPA Bappeda Kota Sorong Tahun 2025.
 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., dalam sambutannya menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus benar-benar memahami arah pembangunan Kota Sorong. Ia meminta agar setiap OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dengan memperhatikan keselarasan antara tujuan, sasaran, dan tugas pokok fungsinya masing-masing.
 

“Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk menyatukan visi pembangunan melalui koordinasi dan integrasi lintas sektor. Hanya dengan cara itu kita dapat mendorong percepatan pencapaian visi Kota Sorong sebagai smart city yang unggul dalam berbagai inovasi,” ujar Wakil Wali Kota.

Visi pembangunan Kota Sorong 2024-2029 yaitu, “Bersama Membangun Kota Sorong Maju, Bersih, Hijau dan Sejahtera”, menjadi arah kebijakan strategis daerah yang dijabarkan ke dalam program-program prioritas. Visi ini dilengkapi dengan misi-misi konkret dan indikator kinerja yang harus dilaksanakan secara terukur oleh seluruh OPD.

Wakil Wali Kota juga mengingatkan bahwa proses Musrenbang tahun 2026 akan tetap menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara online. Dengan sistem ini, setiap usulan program dan kegiatan prioritas dari masyarakat dapat diakses langsung oleh pemerintah secara transparan dan akuntabel.
 

“Bappeda bersama tim penyusun dan pimpinan OPD agar menjaga konsistensi antara agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD, KUA/PPAS, dan RKA dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Pentingnya peran Bappeda sebagai institusi pengawal utama proses perencanaan pembangunan Kota Sorong,” ujar Wakil Wali Kota.
 

Kegiatan Musrenbangda ditutup dengan penandatanganan berita acara penetapan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2026, serta penandatanganan berita acara usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK Kota Sorong, yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota bersama perwakilan pimpinan OPD dan instansi terkait.

Berdasarkan data yang dihimpun Diskominfo Kota Sorong, rekapitulasi usulan kegiatan terbagi dalam empat bidang utama, yaitu, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mencakup 43 program, 174 kegiatan, dan 281 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp282.147.810.910. 
Bidang Ekonomi mencakup 42 program, 113 kegiatan, dan 292 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp144.386.012.307. Selanjutnya, Bidang Sosial Budaya mencakup 123 program, 351 kegiatan, dan 776 sub kegiatan dengan total anggaran Rp704.467.968.564. 

Adapun Bidang Pemerintahan mencakup 34 program, 100 kegiatan, dan 224 sub kegiatan dengan pagu Rp198.406.203.728. Total keseluruhan usulan berjumlah 242 program, 738 kegiatan, dan 1.573 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp1.329.407.995.509. (𝑫𝒊𝒔𝒌𝒐𝒎𝒊𝒏𝒇𝒐 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒐𝒏𝒈).