Guna memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Sorong turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor PID) yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (26/5) pagi. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi, serta memastikan program prioritas nasional berjalan efektif di seluruh wilayah. Salah satu agenda utama dalam rakor kali ini adalah pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan.

Dalam rakor tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI menyoroti tiga tantangan utama yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sistem perizinan yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya produktivitas sektoral.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada di kisaran 5,8% hingga 6,3%. Adapun target khusus untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipatok antara 2,4% hingga 4,0%.
“Pemerintah pusat mengarahkan upaya pencapaian target tersebut melalui lima strategi kunci, yakni memberikan insentif investasi sesuai potensi daerah, mendorong investasi berbasis keunggulan wilayah, memperkuat kebijakan moneter dan keuangan, menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, serta memperkuat peran pemerintah dan BUMD dalam pelayanan publik.

Pemerintah Kota Sorong menyambut baik arahan dan strategi yang disampaikan dalam rakor tersebut dan berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan pusat secara efektif demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.