KOTA SORONG, 25 November 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong menggelar Rapat Pleno XXX Paripurna XXVII Masa Sidang Tahun 2025 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPRK Kota Sorong ini dihadiri oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, Wakil Wali Kota H. Anshar Karim, A.Md., Plt. Sekda Kota Sorong, serta para pejabat di lingkup Pemerintah Kota Sorong.

Paripurna ini menjadi forum utama bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan kritik, saran, dan prioritas anggaran demi perbaikan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Fraksi Golkar: Dorong Prioritas Insentif RT/RW, Infrastruktur Dasar, dan Mitigasi Bencana
Fraksi Golkar menempatkan Insentif RT/RW sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Fraksi menilai RT/RW adalah garda terdepan pemerintah yang bekerja penuh dedikasi, sehingga insentif mereka harus konsisten dan layak untuk menunjang tugas mulia di level grassroot.
Selain itu, Golkar menyorot :
- Pembangunan Kantor Kelurahan: Fraksi meminta alokasi signifikan untuk pembangunan dan perbaikan kantor kelurahan yang banyak dalam kondisi memprihatinkan, agar pelayanan publik dapat berjalan cepat dan profesional, didukung infrastruktur digital dasar.
- Sumber Air Bersih: Fraksi menceritakan ironi di Kelurahan Klasuat, Distrik Klaurung, di mana warga kesulitan air bersih, dan meminta Pemerintah Kota untuk segera menyediakan akses sumber air bersih yang konsisten.
- Apresiasi dan Peningkatan Mitigasi Banjir: Fraksi mengapresiasi upaya mitigasi banjir (khususnya di sekitar Kilo 10) dan meminta agar alokasi APBD 2026 untuk program ini tidak dikurangi, bahkan ditingkatkan, diikuti dengan edukasi pengelolaan sampah.
- Pemadam Kebakaran (Damkar): Mengacu pada insiden kebakaran di Kanal Victory, Fraksi meminta peningkatan signifikan pada alokasi Damkar, mencakup penambahan armada, peningkatan peralatan, pelatihan, dan pembangunan pos Damkar di titik-titik strategis.
- Lampu Jalan: Meminta ketersediaan lampu jalan di titik-titik rawan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.
- Pengelolaan Sampah Berbasis RT/RW: Fraksi mendorong strategi pengelolaan sampah yang memberdayakan RT/RW dan kelurahan dengan alokasi anggaran yang terukur, sehingga penanganan sampah menjadi gerakan sosial dari tingkat lingkungan.

Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS): Kritik Ketergantungan Fiskal dan Rendahnya Belanja Modal
Fraksi PKS memberikan analisis fiskal yang tajam terhadap struktur APBD 2026, yang menunjukkan defisit anggaran sebesar Rp 44,614 miliar yang ditutup seluruhnya oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025.
PKS menyoroti:
- Kemandirian Fiskal: Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 24,6%, mengindikasikan ketergantungan tinggi pada Pemerintah Pusat (69%) dan lemahnya kemandirian fiskal.
- Optimalisasi PAD: Fraksi mendesak digitalisasi penuh sistem pajak daerah dan reformasi retribusi yang dinilai sangat rendah (hanya Rp 20,35 miliar), rawan kebocoran, dan masih manual.
- Kontribusi BUMD: PKS menekankan perlunya kajian akademik pembentukan BUMD pada sektor potensial seperti air minum, transportasi, parkir, dan pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Dominasi Belanja Pegawai: Belanja Pegawai mencapai 52,7% dari total belanja, dinilai jauh di atas standar ideal (30-40%), yang mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan. PKS mendorong evaluasi struktural dan efisiensi SDM.
- Belanja Modal Rendah: Porsi Belanja Modal hanya 13,3%, dinilai terlalu rendah untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar Kota Sorong. PKS meminta penambahan porsi belanja modal untuk tahun berikutnya.
- Isu Prioritas Pedagang Pasar Remu: PKS secara khusus mengawal aspirasi pedagang Pasar Remu, meminta agar relokasi dilakukan secara manusiawi, bertahap, dan terencana, dengan lokasi yang strategis, dan Pemerintah wajib menyediakan lapak/los tanpa membebani pedagang.

Fraksi Gerakan Indonesia Maju: Tekankan Ketimpangan Belanja Operasional vs. Belanja Modal
Fraksi Gerakan Indonesia Maju sejalan dengan PKS, menyoroti ketidakseimbangan struktural dalam APBD 2026.
Fraksi ini menekankan dua poin utama:
- Dominasi Transfer Pusat: Pendapatan daerah masih sangat didominasi oleh transfer pusat (73,30%) dengan PAD hanya 24,60%, yang menunjukkan ketergantungan tinggi dan rendahnya inovasi dalam menggali potensi PAD.
- Ketimpangan Belanja: Belanja Operasional mencapai 86,40% sementara Belanja Modal hanya 13,30%. Ketimpangan ini dikhawatirkan menghambat pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan aset produktif jangka panjang.
- Belanja Barang dan Jasa Besar: Fraksi menyoroti belanja barang dan jasa (Rp 280,114 miliar) yang jauh lebih besar dibandingkan Belanja Modal (Rp 134,144 miliar), mengindikasikan prioritas pada belanja rutin.

Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA): Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Layanan Dasar
Fraksi APPSA mengawali pandangannya dengan menyoroti berkurangnya Dana Transfer Pusat hingga lebih dari 28% dan menyerukan Pemerintah Kota untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran dengan ruang fiskal yang menyempit.
Fokus APPSA meliputi:
- Prioritas Layanan Dasar: Belanja yang tidak langsung menyentuh pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian banjir, dan persampahan) harus dikurangi, agar dana terbatas dapat mengalir ke sektor prioritas.
- Pendidikan dan Kesehatan: APPSA meminta penganggaran yang fokus pada program prioritas dan penghapusan kegiatan seremonial. Untuk pendidikan, Fraksi mendorong integrasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk kesehatan, didorong peningkatan layanan rujukan, percepatan pemenuhan dokter spesialis, insentif nakes OAP, dan penguatan program HIV-AIDS.
- Akumulasi Hasil Reses: Fraksi APPSA meminta agar Pemerintah Kota mengakomodir Laporan Hasil Reses DPRD dalam Raperda APBD 2026 untuk menjawab aspirasi masyarakat, khususnya di kelurahan terluar seperti Kalasuat (Distrik Klaurung) yang membutuhkan Air Bersih, Akses Transportasi, Penerangan Lampu Jalan, dan pembangunan fasilitas dasar (Posyandu, Sekolah).

Kelompok Khusus : Tuntut Keberpihakan Anggaran bagi Orang Asli Papua (OAP)
Kelompok Khusus/DPRK Otsus menegaskan pentingnya implementasi lex specialis (kekhususan) Otonomi Khusus (Otsus) bagi Masyarakat Adat Suku Asli Moi dan suku-suku OAP lainnya dalam penyusunan APBD 2026.
Poin-poin kritis Kelompok Khusus adalah:
- Fokus Otsus: Meminta Wali Kota dan jajaran agar cara pandang dan fokus penyusunan Raperda APBD 2026 harus tepat kepada kekhususan bagi OAP agar implementasi program tidak salah sasaran.
- Akumulasi Aspirasi Reses OAP: Kelompok Khusus menuntut penjelasan apakah aspirasi masyarakat OAP melalui hasil Reses I, II, dan III DPRK sudah diakomodir. Jika belum, Wali Kota diminta segera memasukkannya sebelum Raperda disahkan. Aspirasi yang disampaikan meliputi: pengadaan Bus Sekolah (Saoka-Kota Sorong), Rumah Layak Huni OAP, Pendidikan Gratis bagi OAP (dari TK hingga Sarjana) bersumber dari Dana Otsus, pembangunan infrastruktur (jalan, talud pantai, air bersih), hingga Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Suku Asli Moi.
- Keberpihakan Ekonomi: Mendesak pembangunan tempat jualan yang layak bagi Mama-Mama Pedagang OAP, agar mereka tidak lagi berdagang di atas tanah, sebagai bentuk janji perlindungan dan keberpihakan.
- Lain-lain: Mendorong pengukuran ulang TPA Makbon, penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Tapal Batas Kota/Kabupaten Sorong, dan penambahan alokasi anggaran di Badan Kesbangpol untuk sosialisasi UU Otsus dan cipta kondisi keamanan.

Usai penyampaian Pemandangan Umum Fraksi, Rapat Pleno resmi di tutup oleh Ketua DPRK Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa, dan akan dilanjutkan dengan Pleno selanjutnya tentang Tanggapan Kepala Daerah.(Dinas Kominfo Kota Sorong)