Kota Sorong - Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA dan Wakil Wali Kota, Anshar Karim, A.Md, menghadiri kegiatan Coffee Morning bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sorong. Kegiatan ini berlangsung di Kantor DPRD Kota Sorong, Sabtu (28/6/2025) pagi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Setda Kota Sorong, Jeremias Gemenop, S.Sos., M.H., serta unsur Forkopimda. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai, membahas sejumlah isu penting daerah, terutama sektor pendidikan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada kesempatan itu, Wali Kota mengakui jika Coffee Morning bersama DPRK Sorong, merupakan hal yang pertama kali dilakukan di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota. Tujuannya untuk menjalin komunikasi santai antara eksekutif dan legislative, demi merespons kebutuhan masyarakat.

"Coffee Morning ini menjadi wadah untuk saling memberi masukan. Kita membahas program prioritas, seperti pendidikan gratis, meski belum dianggarkan di APBD 2025. Janji kampanye harus mulai diwujudkan tahun ini," ujarnya.

Saat diwawancarai Wali Kota menegaskan, sekalipun program sekolah gratis belum masuk dalam APBD induk 2025 karena waktu pembahasan sudah lewat, namun pemerintah berkomitmen untuk mulai melaksanakannya tahun ini melalui skema khusus.

Terkait persoalan 32 siswa yang tidak tertampung di SMP Negeri 6 Sorong, Wali Kota memastikan akan ada solusi. “Kalau zonasi terpenuhi tapi kelas penuh, maka pasti ada solusi teknis lainnya, contohnya seperti penambahan kelas. Itu bisa dilakukan, tapi nanti saya akan panggil pimpinan OPD terkait,” katanya.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pemkot dan DPRK Sorong dalam mendengar aspirasi masyarakat. Masukan dari anggota DPRK saat reses akan menjadi bahan kebijakan untuk merespon kebutuhan pendidikan masyarakat.

Di sektor PAD, Wali Kota mengungkap rencana pendataan ulang sumber-sumber pendapatan baru di seluruh kelurahan. Tim gabungan dan OPD pemungut telah dibentuk untuk mendata potensi baru, seperti kafe dan restoran.

Upaya lain untuk meningkatkan PAD adalah pengadaan alat perekam transaksi elektronik. "Saat ini sudah terpasang 81 unit, dan tahun ini akan ditambah 20 unit lagi," ujar Wali Kota seraya menambahkan,  hal ini dinilai penting untuk transparansi dan optimalisasi pendapatan.

Ditegaskannya, pemerintah daerah harus berjiwa interpreneurship atau berpikir seperti wirausaha.

“Setiap OPD harus punya semangat cari uang, tentu didukung regulasi yang kita siapkan bersama DPRK Sorong,” tutupnya. (Diskominfo Kota Sorong)