Pemerintah Kota Sorong menerima audiensi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Sekretariat BPP. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S. T., M.M., dan Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Sorong. Berlangsung di Ruang Rapat Waki Wali Kota Sorong. Selasa, (13/1/2025)

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BP3OKP menyampaikan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengalihan aset dari kabupaten induk kepada Pemerintah Kota Sorong, yang direncanakan akan dimanfaatkan untuk pembangunan Rumah Sakit Siloam. BP3OKP menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sorong telah menindaklanjuti arahan tersebut melalui surat Wali Kota pada bulan Maret 2025.

BP3OKP mengapresiasi langkah percepatan yang telah dilakukan pemerintah daerah dan menyampaikan bahwa progres di lapangan terus dipantau serta dilaporkan kepada KPK dan Wakil Presiden. Atas perintah Gubernur Papua Barat Daya, BP3OKP juga telah membentuk tim kecil yang akan mempresentasikan capaian kerja terkait penyelesaian aset dimaksud.

Tujuan utama audiensi ini adalah mempersiapkan Pemerintah Kota Sorong dalam menyambut investor yang akan datang untuk melakukan audiensi dengan Gubernur dan Wali Kota, serta melanjutkan rapat teknis terkait pembangunan Rumah Sakit Siloam. Selain itu, BP3OKP juga mendorong adanya skema khusus dari Pemerintah Kota Sorong terkait penyerapan tenaga kerja, khususnya tenaga perawat Orang Asli Papua (OAP), agar dapat berpartisipasi dalam operasional RS Siloam ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Sorong menegaskan pentingnya kejelasan status pelimpahan aset dari kabupaten ke kota agar dapat segera ditindaklanjuti. Ia berharap seluruh proses berjalan lancar sehingga tidak menimbulkan kekecewaan investor, mengingat Kota Sorong sangat membutuhkan rumah sakit yang representatif dan modern.

Sementara itu, Asisten II Setda Kota Sorong menyampaikan bahwa persoalan ini bukanlah hal baru dan saat ini tinggal pada tahap penyelesaian yang difasilitasi oleh BP3OKP. Ia berharap Gubernur dapat bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan tersebut. Terkait perekrutan tenaga kerja OAP, Asisten II menilai hal tersebut sebagai niat baik yang perlu didorong dengan porsi perekrutan yang lebih besar bagi OAP.

Pada kesempatan yang sama, turut dibahas topik kedua terkait pelayanan dasar di bidang kebersihan dan penataan lingkungan. Pemerintah Kota Sorong diminta untuk melakukan peremajaan dan pemangkasan pohon-pohon yang sudah tua guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Disampaikan pula bahwa pada Jumat sebelumnya telah dilakukan penanaman pohon di sekitar kawasan Jupiter serta kegiatan penyapuan dan pembersihan lingkungan yang terus dikoordinasikan setiap pagi. (Diskominfo Kota Sorong)