Kota Sorong - Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk kewajiban pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang harus tetap dipenuhi.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, yang berlangsung Lapangan Landscape Kantor Wali Kota Sorong, Senin (26/1/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan bahwa, hingga saat ini baru 15 OPD yang siap menghadapi entry meeting dengan BPK. Ia meminta seluruh OPD lainnya segera menyiapkan dokumen pendukung, termasuk bendahara dan penanggung jawab kegiatan, terutama bagi OPD yang melaksanakan kegiatan fisik.

“Saya menginstruksikan lurah dan kepala distrik untuk membantu pendataan objek pajak di wilayah masing-masing, sebagai langkah konkret meningkatkan PAD. Pemerintah daerah tidak dapat bergantung sepenuhnya pada dana dari pusat, dan harus mampu menggali potensi daerah secara mandiri,” tegas Wali Kota.

Selain itu, dirinya juga meminta pimpinan OPD mendukung unit kerja yang ditugaskan menggali potensi pendapatan daerah, serta melaporkan kendala di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama. Ditekankannya, penguatan PAD menjadi bagian penting dari upaya kemandirian fiskal daerah.

“Untuk kesejahteraan pegawai, pembayaran TPP tidak boleh dihentikan meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Penghargaan terhadap pegawai diperlukan untuk menjaga motivasi dan kinerja pelayanan publik,” tandas Wali Kota.

Sambungnyam Pemerintah Kota Sorong tidak menerima perpindahan pegawai dari daerah lain, karena kondisi kepegawaian saat ini sudah melebihi kebutuhan, yakni mencapai lebih dari 54 persen dari proporsi ideal.

Pada kesempatan itu juga, Wali Kota mengingatkan seluruh ASN agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan kementerian dan menjanjikan pencairan dana. Ia menegaskan perlunya sikap selektif untuk menghindari penipuan.

Di akhir arahannya, ia menyampaikan rencana pembangunan aplikasi yang akan dikawal bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memantau aktivitas wajib pajak di Kota Sorong, sebagai bagian dari upaya transparansi dan penguatan pengelolaan pendapatan daerah. (Diskominfo Kota Sorong)